Katalog Penelitian LK2 FHUI 2021

Page 157

a.

Di dalam naskah RUU PKS, peraturan pemaksaan sterilisasi termasuk ke dalam Bagian Kelima Sanksi Pidana Pemaksaan Kontrasepsi. Sama seperti VSA, di sana juga diatur mengenai kekhususan-kekhususan tindak pidana pemaksaan kontrasepsi, seperti yang dilakukan kepada anak dan penyandang disabilitas; dan

b.

RUU PKS dan VSA telah mengakomodasi perlindungan bagi penyandang disabilitas mental, di mana jika akan dilakukan kontrasepsi terhadap mereka, maka dilakukan atas permintaan keluarga berdasarkan persetujuan orang tersebut dan pertimbangan ahli. Selanjutnya, untuk perbedaan:

a.

RUU PKS memberikan pidana yang lebih berat jika pemaksaan kontrasepsi menyebabkan hal-hal yang jauh lebih buruk, seperti mengakibatkan keguncangan jiwa atau kematian;

b.

RUU PKS tidak hanya melindungi pemaksaan sterilisasi, tetapi juga pemaksaan akan bentuk lain dari metode kontrasepsi. Sedangkan, yang dilarang dalam VSA hanyalah pemaksaan sterilisasi;

c.

Pidana yang diancamkan dalam RUU PKS lebih beragam daripada VSA. VSA mengancam pemaksaan sterilisasi dengan denda hingga $10.000 atau penjara hingga 5 (lima) tahun. Sedangkan, RUU PKS mengancam pemaksaan kontrasepsi dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan ditambah pidana tambahan restitusi. Jika kontrasepsi berupa pengangkatan organ reproduksi (salah satunya sterilisasi), maka pidana yang diancamkan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi, dan pencabutan hak menjalankan pekerjaan; dan

d.

VSA memidana pelaksana sterilisasi seksual yang melakukan sterilisasi tanpa adanya persetujuan penuh dan terinformasi dari orang yang disterilisasi, sedangkan RUU PKS tidak. Berkenaan dengan perbedaan ke-4 antara RUU PKS dengan VSA di atas, poin

tersebut dapat dijadikan contoh bagi RUU PKS. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hal ini dapat menjadi kunci pencegahan pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi. Jika di Singapura yang dipidana hanya “praktisi medis terdaftar”, maka RUU PKS bisa saja menyesuaikannya dengan keadaan di Indonesia. Pun bisa juga disesuaikan bukan


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

2. Masukkan untuk RUU PKS

11min
pages 179-186

Tabel 3. 4 Jumlah Tahanan Kasus Indecent Photographs Of Children Tabel 3. 5 Jumlah kasus di mana Forced Marriage Unit memberikan dukungan dari 2011

23min
pages 157-171

hingga 2019

8min
pages 172-178

2. Masukkan untuk RUU PKS

11min
pages 147-153

Tabel 2. 12 Pemaksaan Perkawinan

6min
pages 77-80

SEKSUAL DI NEGARA LAIN TERHADAP RUU PKS

1min
page 117

Indonesia dengan Singapura dan Inggris

1min
page 85

8. Pemaksaan Perkawinan

0
page 76

Tabel 2. 11 Penyiksaan Seksual

7min
pages 71-75

7. Penyiksaan Seksual

1min
page 70

Tabel 2. 8 Eksploitasi Seksual

7min
pages 51-55

Tabel 2. 10 Perbedaan Perumusan Pengaruran Perbudakan Seksual di Indonesia, Singapura dan Inggris

4min
pages 66-69

Tabel 2. 9 Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

10min
pages 56-63

6. Perbudakan Seksual

2min
pages 64-65

5. Eksploitasi Seksual

1min
page 50

Tabel 2. 5 Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

10min
pages 38-44

1.5 Metode Penelitian

0
page 9

Tabel 2. 7 Perbandingan Peraturan Aborsi

1min
page 49

Tabel 2. 2 Kekhususan Tidak Pidana Pelecehan Seksual

12min
pages 16-24

Tabel 2. 6 Pemaksaan Aborsi

4min
pages 46-48

Tabel 2. 4 Tindak Pidana Khusus yang Mengatur Pemerkosaan

15min
pages 27-36

2. Pemerkosaan

1min
page 25

4. Pemaksaan Aborsi

1min
page 45
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.