Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memetik pelajaran dari negara-negara yang sudah lebih dulu membuat peraturan yang komprehensif berkenaan dengan kekerasan seksual sehingga dapat dijadikan masukkan untuk peraturan di Indonesia, khususnya RUU PKS. Sedangkan, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 1.
Memahami perbandingan antara ketentuan hukum Indonesia dengan negara lain terkait kasus kekerasan seksual.
2.
Melihat praktik-praktik baik dan pembelajaran negara lain untuk masukan dalam penyusunan kebijakan pengaturan pencegahan kekerasan seksual di Indonesia.
1.4
Definisi Operasional Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menyamakan
pandangan atau penafsiran antara pembaca dan penulis mencakup hal-hal sebagai berikut: 1.
Kekerasan Seksual Kekerasan seksual dipahami sebagai kategori luas dari tindakan yang bersifat
seksual. Oleh karena itu, kekerasan seksual sering didefinisikan dengan mengacu pada daftar contoh tindakan seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pernikahan paksa, ketelanjangan paksa dan tindakan lain yang bersifat seksual, dilakukan tanpa persetujuan yang tulus dan/atau dengan menggunakan kekerasan atau dalam keadaan memaksa. Setiap tindakan kekerasan seksual adalah pelanggaran integritas fisik dan psikologis individu dan otonomi pribadi, dan merupakan bentuk kekerasan berbasis gender.15 2.
Pelecehan Seksual Pelecehan seksual mencakup perilaku yang ditekadkan secara seksual yang tidak
diinginkan seperti kontak fisik dan rayuan, komentar yang bernuansa seksual, menunjukkan pornografi dan tuntutan seksual, baik dengan kata-kata atau tindakan. Yang mana tingkah laku seperti itu dapat memalukan dan dapat menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan; merupakan diskriminasi bila perempuan memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa penolakannya akan merugikan dirinya
15 International Federation for Human Rights, Sexual and gender-based violence: A glossary from A to Z, hlm. 156-157.
