Katalog Penelitian LK2 FHUI 2021

Page 179

Perlindungan Pemaksaan Perkawinan/Forced Marriage Protection Orders (FMPO) yang dapat mencegah pemaksaan perkawinan terjadi.355 Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan solusi perdata bagi mereka yang menghadapi perkawinan paksa, dan korban perkawinan paksa. Banyak usulan dalam undang-undang ini muncul dari konsultasi dan laporan Pemerintah berikut ini, "A Choice by Right", sebuah laporan yang dikeluarkan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Pemerintah pada tahun 2000 untuk melihat masalah perkawinan paksa; dan " Forced Marriage, A Wrong Not a Right", sebuah dokumen konsultasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada bulan Desember 2005.356 Undang-undang ini juga muncul dari konsultasi yang dilakukan oleh Odysseus Trust, yang kemudian mendukung Lord Lester dari Herne Hill memprakarsai undang-undang ini di House of Lords.357 Atas dasar banyaknya kasus terkait pemaksaan perkawinan, dokumen konsultasi dan laporan dari pemerintah, undang-undang ini kemudian dibentuk. Semenjak diundang-undangkannya Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007, terkhusus dengan adanya Pasal 4 Forced Marriage Protection Orders (FMPO) banyak korban yang melapor dan meminta perintah perlindungan ini. Setiap tahunnya, terdapat lebih dari seribu kasus terkait pemaksaan perkawinan yang masuk dalam laporan Forced Marriage Unit, dari perempuan maupun lakilaki dari segala usia, etnis dan agama, termasuk dari komunitas LGBTQ+.358 Berikut ini kisah nyata yang menunjukkan bahwa perkawinan paksa dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, agama, atau etnis (nama yang diberikan bukan nama asli mereka.)359 1)

Kisah Aisha Aisha berusia 15 tahun dan baru saja akan menyelesaikan ujian sekolah

menengah (General Certificate of Secondary Education atau GCSE) ketika ia 355 Popy Begum, “Should ‘forced marriage’ be criminalised?”, The Howard League for Penal Reform John Sunley Prize, hlm. 10-12. 356 Parliament UK, Forced Marriage (Civil Protection) Bill 2006-2007 https://publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmbills/129/en/07129x--.htm diakses pada tanggal 9 Juli 2021. 357 Ibid. 358 Foreign and Commonwealth Office UK, “What Is Forced Marriage?” 20 April 2020, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/879929/What _Is_Forced_Marriage_leaflet.pdf diakses pada tanggal 8 Juli 2021. hlm. 8. 359 Ibid., hlm 9-12.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

2. Masukkan untuk RUU PKS

11min
pages 179-186

Tabel 3. 4 Jumlah Tahanan Kasus Indecent Photographs Of Children Tabel 3. 5 Jumlah kasus di mana Forced Marriage Unit memberikan dukungan dari 2011

23min
pages 157-171

hingga 2019

8min
pages 172-178

2. Masukkan untuk RUU PKS

11min
pages 147-153

Tabel 2. 12 Pemaksaan Perkawinan

6min
pages 77-80

SEKSUAL DI NEGARA LAIN TERHADAP RUU PKS

1min
page 117

Indonesia dengan Singapura dan Inggris

1min
page 85

8. Pemaksaan Perkawinan

0
page 76

Tabel 2. 11 Penyiksaan Seksual

7min
pages 71-75

7. Penyiksaan Seksual

1min
page 70

Tabel 2. 8 Eksploitasi Seksual

7min
pages 51-55

Tabel 2. 10 Perbedaan Perumusan Pengaruran Perbudakan Seksual di Indonesia, Singapura dan Inggris

4min
pages 66-69

Tabel 2. 9 Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

10min
pages 56-63

6. Perbudakan Seksual

2min
pages 64-65

5. Eksploitasi Seksual

1min
page 50

Tabel 2. 5 Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

10min
pages 38-44

1.5 Metode Penelitian

0
page 9

Tabel 2. 7 Perbandingan Peraturan Aborsi

1min
page 49

Tabel 2. 2 Kekhususan Tidak Pidana Pelecehan Seksual

12min
pages 16-24

Tabel 2. 6 Pemaksaan Aborsi

4min
pages 46-48

Tabel 2. 4 Tindak Pidana Khusus yang Mengatur Pemerkosaan

15min
pages 27-36

2. Pemerkosaan

1min
page 25

4. Pemaksaan Aborsi

1min
page 45
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.