Perkosaan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi (Pasal 48 UU PKDRT) Perkosaan dengan benda atau alat dalam incest (Pasal 376G Penal Code Singapura)
Perkosaan dengan benda atau alat dengan Penyerangan (Pasal 2 Sexual Offences Act 2003)
Berdasarkan tabel di atas, kategori kekhususan pertama terkait dengan perkosaan ialah mengenai perkosaan dalam rumah tangga yang berkaitan dalam hubungan suami istri. Dalam konteks Indonesia, perkosaan dalam perkawinan sama sekali tidak diakomodasi dalam KUHP. Seperti yang disampaikan sebelumnya, perumusan unsur tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP menggunakan unsur di luar perkawinan sebagai salah satu unsur pembeda dari tindak pidana kesusilaan lainnya. Meski demikian, dinamika reformasi hukum perkosaan global juga mempengaruhi diskursus yang terjadi di Indonesia. Di tahun 2004, Pemerintah dan DPR mengesahkan UU PKDRT dan salah satu poin pengaturannya adalah kriminalisasi kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, termasuk di dalamnya adalah terhadap
