Unsur
Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya (Pasal 347 KUHP)
Seorang perempuan Tidak ada yang menggugurkan pengaturannya. anaknya (aborsi) tanpa persetujuan dari perempuan yang bersangkutan (Pasal 313 Penal Code Singapura)
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa unsur dari pemaksaan aborsi paksa ialah dengan sengaja, menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan, dan tanpa persetujuannya. Namun, jika ditelaah kembali, KUHP sebenarnya tidak memperbolehkan pelaksanaan aborsi di Indonesia tanpa terkecuali, baik itu tanpa persetujuan perempuan maupun dengan persetujuannya. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 348 KUHP yang menyebutkan “menggugurkan kandungan dengan persetujuan perempuan”. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa aborsi yang dilakukan baik secara konsensual ataupun secara paksa adalah ilegal di Indonesia. Akan tetapi, pasal ini tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan perempuan yang menjadi korban pemaksaan aborsi tersebut. Oleh karenanya perempuan penyintas aborsi paksa rentan di pidana. Di Singapura, pemaksaan aborsi diatur dalam Penal Code dan Termination of Pregnancy Act of 1974. Dalam Penal Code Singapura, khususnya dalam Pasal 313 telah diatur unsur-unsur yang berkaitan dengan aborsi paksa. Sebelum mengurai unsurunsur tersebut, adapun bunyi redaksional dari Pasal 313 Penal Code Singapura adalah: “Setiap orang yang melakukan kejahatan yang didefinisikan pada Pasal 312 tanpa persetujuan dari perempuan bersangkutan baik yang berada dalam tahap kehamilan di mana pergerakan janin telah terasa maupun tidak, dipidana dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai 10 tahun, dan dikenakan denda.” Berdasarkan rumusan di atas, dapat diketahui bahwa tindakan aborsi paksa merupakan tindak pidana yang ilegal menurut Penal Code Singapura. Unsur-unsur dalam rumusan pasal di atas adalah unsur pada Pasal 312 Penal Code Singapura, yakni yang menyebabkan seorang perempuan untuk menggugurkan anaknya, tanpa persetujuan dari perempuan bersangkutan, dan dalam tahap kehamilan di mana pergerakan janin
