itu, kondisi tersebut juga telah merubah perilaku dan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas keagamaan. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengatur dan memberikan panduan bagi masyarakat bila ingin melakukan peribadatan, agar tidak menimbulkan kerumunan dan menyebarkan pandemi Covid-19. Hal ini juga berakibat pada pelaksanaan event keagamaan yang tertunda dan/atau dibatalkan pelaksanaannya. Pada saat yang sama kondisi ini tentu juga membutuhkan strategi baru sebagai antisipasi sekaligus mitigasi risiko, agar pelaksanaan penyelenggaraan event keagamaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan, dan pada saat yang sama keselamatan umat tetap terjaga. Untuk itu, pelaksanaan event keagamaan penting untuk menjadi pokok bahasan, serta memerlukan dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian terkait, dan multi pihak lainnya yang dimungkinkan mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Sejatinya pelaksanaan perayaan keagamaan menandakan bahwa kehidupan beragama di tataran masyarakat berlangsung dengan semarak. Narasi baik ini perlu terus dibangun dan diperkuat agar menjadi momentum yang dapat memperkuat kohesi sosial di masing-masing pemeluk agama. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan berinisiatif menyelenggarakan diskusi terbatas dalam rangka melihat penyelenggaraan event keagamaan yang telah dilakukan di Kementerian Agama.
II. Arah Kebijakan Program dan Kegiatan Event Keagamaan A. RPJMN Agama menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024 karena agama dan pembangunan saling menunjang karena agama sebagai landasan spiritual moral, sumber nilai dan basis etika memandu bangsa untuk membangun dengan tatanan yang lebih baik. Agama merupakan sumber inspirasi dalam masyarakat yang majemuk dalam membangun harmonisasi sosial dan sebagai kekuatan pendorong dalam merealisasikan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Agama dan pemuka agama berperan sentral dalam melaksanakan agenda pembangunan untuk mewujudkan bangsa yang bermartabat. Berdasarkan isu strategis: 1. Karakter, budi pekerti, dan kebangsaan belum mantap; 2. Masih lemahnya pemahaman dan pengalaman nilai agama terutama pemahaman nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran. Sehingga ada kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan guna memperkuat moderasi beragama sebagai pondasi penting cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah. Harapannya di tahun 2024 terwujud masyarakat yang berbudi luhur, berjati diri, bergotong royong, bertoleransi, dan sejahtera. Harapannya event keagamaan dapat menunjang hal-hal ini. Arah kebijakan dan strategi terkait agama ada di PP 3 “memperkuat Moderasi Beragama” yang terdiri dari 5 KP, yaitu 1. penguatan cara pandang, 2. penguatan harmoni, 3. penyelarasan relasi agama dan budaya, 4. peningkatan kualitas pelayanan agama, dan 5. pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. 3
