LINTASRIMBA
Dialog Perhutanan Sosial LMDH di Tasikmalaya Dengan Tasikmalaya - Kelompok Tani Hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tasikmalaya, melakukan dialog tentang Perhutanan Sosial (PS) dengan Dewan Pengawas (Dewas) Perum Perhutani. Hal itu terjadi saat Dewas Perhutani menggelar pertemuan dengan Kelompok Tani Hutan yang tergabung dalam LMDH Perhutani KPH Tasikmalaya, di Wisata Curug Candung, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya, Kamis, 25 Februari 2021. Hadir dalam acara tersebut, Dewas Perum Perhutani, Noer Fauzi Rachman; Kepala Departemen Perhutanan Sosial (PS) Perhutani, Isnin Soiban; Administratur Perhutani KPH Tasikmalaya, Benny Suko Triatmoko, bersama jajaran; perwakilan LMDH; dan tamu undangan lainnya. Noer Fauzi Rachman menyampaikan, PS adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan oleh masyarakat sekitar hutan, yang tergabung dalam LMDH sebagai pelaku utama, untuk tujuan kesejahteraan. Ia juga menerangkan, program PS membuat masyarakat dapat turut mengelola hutan dan memeroleh manfaat ekonomi melalui proses pemberdayaan dengan berpegang pada aspek kelestarian hutan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 83 Tahun 2016.
54 DUTA Rimba
Foto : Aceng Masud/Kompersh KPH Tasikmalaya
Dewas Perhutani
Menurut Noer Fauzi, pemerintah menjadikan PS sebagai program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Perhutani sudah membentuk Direktorat Perhutanan Sosial untuk menyukseskan implementasi kebijakan PS di wilayah kerjanya. Di kesempatan itu, Benny Suko Triatmoko menyampaikan terima kasih atas kunjungan Dewas Perhutani ke KPH Tasikmalaya dan LMDH. Ia menjelaskan tentang pemahaman penguatan dan pemberdayaan kelompok PS. Di wilayah Perhutani KPH Tasikmalaya baru ada 2 LMDH yang sudah meraih SK Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) maupun Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), yaitu LMDH Agrowangi Galunggung RPH Leuwisari dan LMDH Giri Jaya RPH Cigalontang. Ia pun berharap LMDH lainnya segera diverifikasi oleh tim KLHK. “Progam PS yang dikerjasamakan dengan LMDH di wilayah Perhutani KPH Tasikmalaya ini terdiri dari
unsur lembaga desa ataupun unsur masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap hutan,” jelasnya. Benny juga menuturkan, Program PS baik skema Kulin KK maupun IPHPS perlu didukung serta dikawal mulai dari proses awal sampai keluarnya Surat Keputusan (SK). Kata dia, hutan selama ini dikelola oleh Perum Perhutani bekerjasama dengan LMDH. Sehingga, diharapkan tidak memicu terjadinya konflik di lapangan. “Dengan adanya kegiatan ini, semoga membawa berkah bagi kelestarian hutan dan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” katanya. Sedangkan Ketua LMDH Girijaya, Maksum, menyatakan menyambut baik dan mendukung program PS. Terlebih dengan dilakukannya pemahaman penguatan kelembagaaan LMDH terkait Perhutanan Sosial, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan dapat menyejahterakan masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam LMDH. • DR/Tsk/AJB
NO. 88 • TH. 15 • JANUARI - FEBRUARI • 2021
