OPINIRIMBA
Oleh : Ir. Mubarak Nur Alamsyah Sigit, MM Penulis adalah Tenaga Profesional Madya II Kelola Bisnis, Perhutani Forestry Institute.
Pengaturan akses masyarakat atas sumber daya hutan adalah masalah fundamental yang harus direncanakan dengan baik. Sehingga, masyarakat lokal dapat turut berperan aktif mengelola sumber daya hutan secara baik, berkelanjutan, dan menyejahterakan. Maka, perlu dipikirkan tentang rencana pengelolaan hutan yang seimbang, yang bisa mengakomodasi baik Perum Perhutani maupun Masyarakat Desa di sekitar hutan. Salah satunya dengan penguatan modal sosial (social capital).
Penguatan
Modal Sosial
untuk Tangani Permasalahan Tenurial di Kawasan Hutan Perum Perhutani
P
asal 2 Undang Undang Kehutanan (UU Nomor 41 Tahun 1999) menegaskan, “Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan”. Pasal selanjutnya menyebutkan, “Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan”. Namun di sisi lain, eksistensi Perum Perhutani didorong oleh fungsi kawasan hutan yang tetap terjaga dengan baik. Sebab, Perum Perhutani merupakan BUMN yang bergerak di bidang Kehutanan yang keberadaannya dipengaruhi keseimbangan fungsi ekonomi dan ekologi Sumber Daya Hutan. Salah satu hal terpenting yang perlu Perum Perhutani perhatikan untuk mengelola hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah pengaturan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan.
78 DUTA Rimba
Hal itu terkait dengan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari, sesuai Prinsip 1 Kriteria 5 Forest Stewardship Counsil (FSC), yaitu Kawasan pengelolaan hutan harus dilindungi dari penebangan ilegal, pendudukan ilegal, dan kegiatan lain yang tidak diizinkan. Maka, perlu upaya-upaya sosialisasi guna menyamakan persepsi dan memberikan pendidikan terhadap masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan. Kelola sosial akan berjalan dengan baik jika dapat mengintegrasikan pengelolaan hutan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Perum Perhutani telah melakukan kegiatan kelola sosial, namun belum sepenuhnya berhasil. Tak sedikit manfaat yang telah dapat dirasakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Disadari, kelemahan kegiatan kelola sosial selama ini adalah sangat kurangnya
koordinasi antara Perum Perhutani dan stakeholders yang lain, sehingga tidak ada sinergitas dan kurang terarah. Bermacam isu lingkungan dan sosial juga menerpa Perum Perhutani sebagai pengelola hutan di Pulau Jawa dan Madura. Menjawab kondisi tersebut, di masa depan tentu Perum Perhutani tak bisa mengelola hutan dengan paradigma lama yang cenderung represif dan tertutup. Prinsip kelestarian lingkungan dan pelibatan multi stakeholder, terutama masyarakat sekitar hutan, merupakan paradigma baru yang harus dibangun demi menjaga kelestarian hutan. Konflik tenurial yang banyak terjadi di dalam kawasan hutan adalah persoalan yang sangat kompleks yang dihadapi Perum Perhutani saat ini dalam mengemban tugas pengelolaan kawasan hutan. Timbulnya permasalahan tenurial banyak terjadi pada saat adanya
NO. 88 • TH. 15 • JANUARI - FEBRUARI • 2021
